JESTV.ID, LEBAK – Puluhan Masyarakat bersama aktivis menggelar aksi unjuk rasa didepan Kantor Desa Mekarjaya, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten, Kamis (1/2/2024).
Massa aksi berteriak menyoal adanya dugaan korupsi yang dilakukan oknum Desa terkait pembuatan sertifikat pada Program PTSL.
Agung Nopendra Aktivis Kecamatan Panggarangan mengatakan bahwa Indonesia di 2024 yang digadang sebagai tahun emas telah dicederai oleh oknum Kepala Desa Mekarjaya dengan cara membodohi masyarakat, dan diduga kuat melakukan tindak korupsi pada program PTSL.
“Oknum Kepala Desa Mekarjaya membodohi masyarakat yang awam akan hal prosedur, dimana dalam prosedur PTSL biaya pembuatan sertifikat hanya senilai Rp 150 ribu, tapi kenyataannya Oknum Kepala Desa Mekarjaya meminta kepada masyarakat untuk membayar sebesar Rp 250 ribu. Dan hari ini kami mempertanyakan uang yang dibayarkan untuk membuat sertifikat tersebut kemana? Karena hingga saat ini dari tahun 2017 hingga 2024 sertifikat masyarakat belum juga selesai,” ungkap Agung Nopendra.
Massa aksipun dimediasi untuk berdialog interaktif mengenai dugaan tersebut didalam Kantor Desa Mekarjaya, namun kata Agung, Kepala Desa malah memberikan statemen bahwa program tersebut diterima hanya 1000 (seribu) sertifikat, padahal sebelumnya Kepala Desa mengatakan 1700 sertifikat.
“Dengan secara tidak langsung Kepala Desa berusaha untuk melakukan Tindakan korupsi dari 700 sertifikat tersebut,” ujar Agung.
Agung meminta agar Kejaksaan Negeri Lebak segera melakukan tindakan terhadap oknum Kepala Desa yang diduga melakukan tindakan korupsi di program PTSL.
“Kami meminta pihak Kejari Lebak agar segera melakukan tindakan, karena sebelumnya masyarakat juga telah melaporkan dan bahkan aksi di depan Kantor Kejari Lebak, jika masih saja tidak ada tindakan, maka kami akan aksi kembali,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Mekarjaya Dirman dalam dialog bersama massa aksi membenarkan bahwa beberapa sertifikat belum selesai karena ada kendala.
“Iya memang betul ada beberapa surat sertifikat yang belum jadi karena ada kendala pada saat itu, namun yang sudah jadi itu langsung disalurkan oleh pihak BPN Lebak. Saya tidak tahu urusan ini itunya karena ada penyelenggaranya,” kata Kepala Desa Mekarjaya disela- sela berdialog.
“Dan saya juga bukan anti kritik tidak melarang juga rekan rekan aksi karena itu hak rekan – rekan baik aktivis atau masyarakat sekalipun itu haknya, namun saya rasa ini ada sebuah keanehan saja kenapa sampai ada aksi juga di Desa kan rekan – rekan sudah melaporkan saya ke Kejari Lebak dan sekarang juga masih berjalan prosesnya di Kejari Lebak,” kata Dirman. (HERMAN)
