Site icon jestv.id

Ketua DPC ABPEDNAS Hadiri Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa 2026

JESTV.ID, LEBAK – Pembukaaan workshop dengan tema : Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa tahun anggaran 2025 -2026, bertempat di Aula Multatuli Setda Lebak, pada hari Kamis 12 Februari 2026.

Acara workshop dihadiri, Wabup Lebak, Kepala Bappeda Kabupaten Lebak, Kepala BKAD Kabupaten Lebak, Kepala Diskominfo Kabupaten Lebak, Kepala Bagian pemerintah Lebak, kepala DPMD Lebak, Camat se-Kabupaten Lebak, unsur tenaga ahli, unsur pendampingan Desa, Ketua APDESI Lebak, Ketua Desa Bersatu KB. lebak. Ketua Papedesi Lebak, ketua Pabdesi Lebak, ketua ABPEDNAS KB. Lebak. Ketua korps kab. Lebak, ketua perguyuban sekertaris Desa KB. Lebak, ketua kasi pemerintahan Desa KB. Lebak, ketua kasi Ekbang Desa kab. Lebak, ketua kaur keuangan pemerintah Desa Lebak.

Dalam sambutan Wabup Lebak Amir Hamzah menyampaikan, acara workshop ini dibuka semoga membawa Desa lebih maju lagi.

“Workshop juga punya peran strategis dalam pembangunan, pengawasan Desa jadi ruang kelola yang baik terwujud Desa yang mandiri dan menjadi Semangat demi kemajuan kesejahteraan Desa,” ujarnya.

Diwaktu yang sama Narasumber : Anggota komisi XI DPD RI Habib Ali Alwi, Pimpinan BPKP, Narasumber pusat dan Narasumber Daerah tekankan Kades untuk tidak takut dengan adanya pengurangan dana Desa.

“Iya karena dengan pengurangan Dana maka kewajiban kita juga sedikit, untuk itu gunakan Dana yang ada dengan bija, kelola dengan baik, melaporkan hasil kerja apa adanya,” ucap para narasumber.

Sementara Ketua DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Nenden Yuliana Kania Sari, saat ditemui media menyampaikan adanya workshop ini sangat positif, bukan hanya bermanfaat untuknya sebagai Bidang Pengawasan Desa tapi seluruh pengurus pembangunan Desa juga harus tahu bagaimana cara pengembangan pengelolaan keuangan Desa.

“Workshop juga menjadi evaluasi sekaligus penguatan kapasitas bagi seluruh pemangku kepentingan tingkat Desa, kegiatan ini saya rasa sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan Desa agar pembangunan transparan, akuntabel serta dengan prinsip tata kelola yang baik,” tutupnya. (Herman)

Exit mobile version