PRINGSEWU, JESTV.ID — Pengelolaan dana hibah KONI Kabupaten Pringsewu tahun 2026 dipertanyakan. Anggaran yang disebut telah dialokasikan untuk mendukung pendampingan kontingen Pringsewu pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Lampung 2026 hingga kini belum juga diberikan kepada tim yang telah disiapkan.
Akibatnya, Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk KONI Kabupaten Pringsewu untuk mendampingi atlet di Porprov Lampung terancam bubar.
Seorang pengurus KONI Pringsewu mengungkapkan, berdasarkan hasil rapat pengurus, dana hibah KONI 2026 selain dialokasikan untuk operasional organisasi juga diharapkan dapat digunakan untuk mendukung pendampingan kontingen Porprov.
Namun, hingga kini anggaran tersebut belum diberikan kepada tim yang bertugas melakukan pendampingan atlet.
“Sesuai hasil rapat pengurus, dana hibah KONI 2026 selain untuk operasional KONI selama satu tahun, sebagian juga diplot untuk pendampingan pelaksanaan Porprov yang diselenggarakan di Bandar Lampung. Namun sampai hari ini anggaran tersebut belum juga diberikan. Rencana dan schedule yang sudah dibuat dipastikan berantakan,” ujarnya.
Kondisi itu kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai pengelolaan dana hibah KONI Pringsewu, termasuk siapa yang memiliki kewenangan dalam menentukan penggunaan dan penyaluran anggaran yang telah diterima KONI. Terlebih, Ketua KONI Pringsewu Ferdy Djaya Saputra juga merupakan anggota DPRD Pringsewu.
Namun, Ferdy membantah bahwa KONI menerima dana hibah yang diperuntukkan bagi Porprov. Menurutnya, seluruh anggaran Porprov dikelola oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar).
“Dana Porprov itu semua yang ngelola Dispora. Ada dana hibah tapi tidak diperuntukkan untuk Porprov. Di 2026, KONI tidak menerima dana hibah untuk Porprov,” kata Ferdy.
Mengenai Satgas yang terlanjur dibentuk, Ferdy mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi. Ia juga mengaku sempat berharap mendapatkan tambahan anggaran melalui APBD Perubahan untuk mendukung kebutuhan tersebut.
“Ya kita berharap ada dana tambahan di perubahan. Ternyata tidak ada, malah kurang. Terkait Satgas kita sedang godok untuk dievaluasi,” ujar politisi PPP itu.
Persoalan Satgas kemudian menjadi perhatian tersendiri. Sebab, Satgas telah dibentuk untuk mendampingi atlet, sementara sumber pembiayaan untuk menjalankan tugas tersebut belum jelas.
Ferdy sebelumnya mengatakan pembiayaan Porprov berada di Disporapar dan dana hibah KONI tidak dapat dialokasikan untuk pendampingan Porprov karena dinilai menyalahi aturan. Namun di sisi lain, KONI sempat membentuk Satgas dan berharap ada tambahan anggaran pada APBD Perubahan. Harapan tersebut tidak terealisasi, bahkan menurut Ferdy anggaran justru mengalami pengurangan.
Jika sejak awal KONI mengetahui bahwa pembiayaan Porprov berada di Disporapar dan dana hibah KONI tidak dapat dialokasikan untuk pendampingan Porprov, publik patut mengetahui dasar pembentukan Satgas serta sumber pembiayaan apa yang sebelumnya diharapkan untuk menjalankan tugas Satgas tersebut.

