jestv.id
Daerah

GPN Soroti Pernyataan Ketua KONI Pringsewu soal Dana Hibah dan Porprov

PRINGSEWU, JESTV.ID — Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Kabupaten Pringsewu menyoroti pernyataan Ketua KONI Pringsewu Ferdy Djaya Saputra terkait penggunaan dana hibah dan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pendampingan kontingen pada Porprov Lampung 2026.

 

Ketua GPN Lampung, Adi Chandra Gutama, menilai terdapat hal yang perlu dijelaskan secara terbuka terkait pernyataan Ferdy yang menyebut penggunaan dana hibah KONI untuk pendampingan Porprov dapat menyalahi aturan.

 

“Di satu sisi disebut dana hibah KONI tidak boleh digunakan untuk pendampingan Porprov karena menyalahi aturan. Tapi di sisi lain, Ketua KONI menyampaikan bahwa mereka berharap mendapat tambahan dana melalui APBD Perubahan untuk kebutuhan tersebut. Ini yang perlu dijelaskan kepada publik,” kata Adi, Selasa (17/11/2026).

 

Menurutnya, persoalannya bukan semata-mata ada atau tidaknya dana untuk Porprov, melainkan bagaimana sejak awal perencanaan pembiayaan kegiatan tersebut dilakukan.

 

Terlebih, KONI sebelumnya disebut telah membentuk Satgas untuk mendampingi atlet Pringsewu pada Porprov Lampung. Sementara itu, Ketua KONI menyatakan pembiayaan Porprov berada di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar).

 

“Kalau memang seluruh anggaran Porprov dikelola Disporapar dan KONI tidak mendapat alokasi dana untuk pendampingan, lalu dasar pembentukan Satgas itu apa? Kemudian sumber pembiayaan yang diharapkan untuk menjalankan Satgas tersebut dari mana?” ujarnya.

 

Adi meminta Pemkab Pringsewu melalui Disporapar membuka secara transparan struktur anggaran Porprov 2026, termasuk apakah pernah ada pembahasan atau pengajuan tambahan anggaran untuk KONI pada APBD Perubahan.

 

“Jangan sampai publik hanya disuguhi pernyataan yang saling berbeda. KONI bilang tidak punya anggaran untuk pendampingan, tetapi sebelumnya sudah membentuk Satgas dan berharap ada tambahan anggaran. Disporapar juga menyebut pengelolaan Porprov berada di mereka. Ini harus diperjelas berdasarkan dokumen,” katanya.

 

GPN, lanjut Adi, tidak ingin persoalan tersebut berhenti pada perbedaan pernyataan antara KONI dan Disporapar. Menurutnya, dokumen perencanaan dan penganggaran harus menjadi dasar untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pembiayaan pendampingan kontingen Pringsewu.

 

“Kami meminta semuanya dibuka. Berapa anggaran Porprov, siapa pengelolanya, apakah ada usulan tambahan anggaran untuk KONI, dan untuk apa. Kalau memang semuanya sesuai aturan, tentu tidak ada alasan untuk ditutup-tutupi,” tegas Adi.

 

Ia juga meminta KONI menjelaskan secara terbuka mengenai Satgas yang telah dibentuk, termasuk dasar pembentukan, tugas, serta sumber pembiayaan yang sebelumnya direncanakan.

 

“Kalau Satgas memang dibentuk tanpa kepastian anggaran, itu menunjukkan ada persoalan dalam perencanaannya. Ini yang harus dijelaskan, bukan malah saling lempar tanggung jawab,” pungkasnya.

 

Sebelumnya diberitakan pengelolaan dana hibah KONI Kabupaten Pringsewu tahun 2026 dipertanyakan. Anggaran yang disebut telah dialokasikan untuk mendukung pendampingan kontingen Pringsewu pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Lampung 2026 hingga kini belum juga diberikan kepada tim yang telah disiapkan. Akibatnya, Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk KONI Kabupaten Pringsewu untuk mendampingi atlet di Porprov Lampung dibubarkan. Namun ketua KONI Pringsewu, Ferdy Djaya Saputra, membantah bahwa KONI menerima dana hibah yang diperuntukkan bagi Porprov. Menurutnya, seluruh anggaran Porprov dikelola oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar).

Related posts

Berkas Perkara Kasus Narkotika Warga Pagelaran Pringsewu Dilimpahkan Polisi ke Kejaksaan

admin

Personil Polsek Warunggunung Polres Lebak Giat Patroli Obyek Vital Dan Dialogis

admin

Setelah Sempat Tutup Jalan Akses Warga, Pihak Citra Maja Raya Akhirnya Mau Mendengar Keluhan Pihak yang Berdampak

admin