JESTV.ID, LEBAK – Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 secara serentak akan dilakukan pada tahun depan mulai dari Legislatif, Pilkada Kabupaten dan Provinsi hingga pemilihan Presiden.
Namun meski masih lama pelaksanaannya, di Kelurahan Cijoro Lebak RW 10 data anggota KPPS telah ada dan diduga oleh oknum dicatat sebelah pihak tanpa ada rapat koordinasi baik oleh PPS selaku pemilik kewenangan dalam hal perekrutan anggota KPPS mulai tingkat RT/RW.
Hal ini diungkap Zeni Ketua RW 10 Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung yang menerima data anggota KPPS diwilayahnya tanpa adanya rapat koordinasi dengan pihak PPS Kelurahan.
“Iya saya di kasih kertas yang isinya nama-nama anggota KPPS dari mulai RT 01 sampai dengan 07, yang sudah ditentukan mulai dari Ketua KPPS di RT masing-masing berikut anggota yang keseluruhannya berjumlah 7 orang,” kata Zeni kepada media, Selasa (27/6/2023).
“Saya tidak tahu apa-apa disodori data nama Ketua dan anggota KPPS untuk ditandatangani, sementara yang memberikan data tersebut bukan orang PPS,” sambungnya.
Menurutnya data KPPS yang diberikan kepadanya untuk ditandatangani diduga tanpa melalui proses rapat dan kordinasi dengan nama-nama yang dicantumkannya
tersebut.
“Iya ini seperti ditulis tonggong (Punggung) tanpa sepengetahuan orang sesuai ditulisan itu, jadi itu sepihak tanpa melalui rapat dulu, dan saya juga selaku RW tidak dikasih tahu, tapi sudah ada hasilnya dan malah disuruh tandatangan,” ujar Zeni.
Untuk itu, “Saya keberatan untuk menandatanganinya lantaran tanpa melalui rapat koordinasi dengan seluruh RT di wilayahnya, juga PPS Kelurahan dan ada dugaan Kolusi Nepotisme untuk kepentingan pribadi,” terangnya.
Sementara saat media mencoba konfirmasi pihak KPU Kabupaten Lebak terkait pandataan KPPS kewenangan siapa, melalui pesan WhatsApp, Ketua KPU Lebak Ni’matullah menjawab bahwa perekrutan KPPS dibawah kewenangan PPS Kelurahan.
“Itu kewenangan PPS dan perekrutan KPPS belum bisa dilakukan,” jawabnya singkat melalui pesan WhatsApp. (MS)
