JESTV.ID, LEBAK – Dalam rangka sosialisasi mengurangi beban anggaran APBD. Inspektorat Kabupaten Lebak mengundang 20 Dinas dilingkungan Pemkab Lebak, bertempat di Aula Inspektorat Lebak, Kamis (20/11/2025).
Peserta sosialisasi diantaranya, pelaksana bidang ekonomi dari masing-masing kedinasan, hadir pula Kepala Inspektorat Lebak Rusito, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Lebak Dody Irawan dan juga dari Dekan Fisip Untirta Banten dalam Forum Grup Diskusi PPTK.
Kasubag Evaluasi dan Laporan Inspektorat Lebak Zaenal Mutaqin mengatakan bahwa sosialisasi ini, untuk bagaimana nantinya mendapatkan masukan dalam mengurangi beban anggaran APBD Lebak.
“Kita ketahui bahwa masyarakat ingin adanya sebuah pembangunan yang merata seperti pembangunan infrastruktur jalan dan lainnya. Akan tetapi tidak bisa semuanya terlaksana mengingat anggarannya tidak cukup memadai. Untuk itu, melalui forum grup diskusi ini kita mengambil langkah-langkahnya,” katanya ditemui wartawan di sela-sela acara di ruangannya.
Ia juga menambahkan bahwa dengan tidak bisa tercovernya semua pembangunan dengan anggaran yang ada. Tentu harus adanya terobosan berkenaan dengan biaya anggaran yang tidak semuanya dari anggaran yang ada.
“Contoh pembangunan jalan poros desa yang tidak mungkin bisa dikerjakan semuanya dari anggaran pemerintah atau instansi terkait. Misal adanya usulan bagaimana anggaran dana desa juga dapat membantu untuk kegiatan perbaikan jalan tersebut, pun dengan yang lainnya seperti melibatkan stake holder, pengusaha atau yang lainnya,” tambah Zaenal.
“Kami berharap dengan forum diskusi grup atau sosialisasi ini, akan adanya output yang luarbiasa, sehingga dalam pembangunan di daerah kita efektif, efiesien serta berkualitas, sehingga masyarakat seluruhnya dapat menikmati pembangunan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lebak,” tutupnya.
Di tempat terpisah, menurut narasumber Bapak Leo saat di wawancara di ruangan Kepala Inspektorat Lebak, terdapat empat langkah strategis yang dapat dilakukan daerah untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Yakni 1. Efesiensi belanja. 2.Optimalisasi. 3. Digitalisasi layanan. 4. Pengelolaan aset secara optimal dengan poin beban anggaran daerah dapat ditekan,” ujarnya.
Leo juga mengatakan masih ada budaya pungli korupsi yang membebani angaran.
“Maka dari itu kita butuh sosok pemimpin yang tegas dan bisa bersikap humanis kepada semua situasi,” pungkasnya. (Herman)
