JESTV.ID, LEBAK – Proyek pembangunan Desa yang seharusnya menjadi perbaikan dan peningkatan insfrastruktur Desa. Namun berbeda dengan yang terjadi di Desa Cikate, dua tahun anggaran berturut-turut, fisik bangunan jalan rabat beton secara kasat mata, tampak jauh dari kata maksimal.
Pasalnya pada tahun anggaran 2023 fisik jalan rabat beton di Desa tersebut diduga asal-asalan. Terbukti saat awak media turun ke lokasi, fisik jalan berdebu ketika dilewati kendaraan dan selaku awak media sudah mengarahkan agar kedepannya fisik apapun di Desa tersebut lebih baik lagi.
Tapi seolah tak digubris, hingga pada tahun anggaran 2024, kejadian tersebut terulang kembali dan parahnya lagi ketika awak media turun ke lapangan, tidak menemukan adanya papan informasi proyek. Sehingga awak media tidak mengetahui besaran anggaran dan spesifikasi rincian ukuran ketebalan.
Fakta fisik dilapangan banyak yang mengelupas di sejumlah titik dan retak, tampak material koral karena diduga komposisinya tidak sesuai, padahal pembangunan fisik tersebut belum Musyawarah Desa Serah Terima (MDST).
Awak media berupaya mengkonfirmasi ke Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Jumri, ditanya terkait ketebalan dirinya mengatakan 12 cm dan ketika ditanya terkait papan informasi proyek, telah dipasang di Lebak Rindu.
“Kemaren mah papan informasi Minggu lalu dipasang di Lebak rindu ga tau digeser sama siapa,” ungkap Jumri kepada media Selasa (17/9/2024).
Ditanya soal ketebalan,”Itu 12 cm (dua belas centi) tapi kalau MDST itu belum, karena masih dalam tahap perbaikan,” tutupnya.
Atas hal itu, King Naga angkat bicara atas dugaan ketidakterbukaan anggaran pemerintah.
“Seharusnya pembangunan fisik jalan yang tidak maksimal pada anggaran tahun sebelumnya, dijadikan sebagai bentuk pembelajaran, sehingga pada anggaran tahun berikutnya insfratruktur dapat dibenahi secara keseluruhan, karena Desa adalah pengelola anggaran pemerintah yang harus di alokasikan sesuai pagu, tanpa ada yang ditutupi,” ujar Naga.
“Dan untuk menangkis nada miring, seharusnya papan informasi proyek tetap terpampang hingga Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) dilakukan,” tandasnya.
Pihaknya berharap pihak Desa tidak semata mencari keuntungan pada setiap anggaran pemerintah, agar tercapai daya tingkatan tahap pembangunan Desa.
(Aris RJ)