JESTV.ID, SERANG – Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar, menegaskan Pemerintah Provinsi Banten dalam percepatan penanganan serta pencegahan stunting dan gizi buruk, berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan melalui program pemberdayaan keluarga ke arah ekonomi produktif.
“Ada beberapa hal yang sudah dilakukan, seperti; pemberian makanan tambahan yang bergizi bernutrisi ,” kata Al Muktabar, dalam Stunting Heroes Awards 2022 yang diselenggarakan oleh BKKBN Provinsi Banten dan Tribun Banten di Hotel Horison Ultima Ratu, Jalan Kota Serang, Senin (31/10/2022) malam.
Dikatakan, upaya penurunan angka stunting dan gizi buruk itu juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Hal ini sebagai dukungan terhadap percepatan penurunan stunting sesuai apa yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo menjadi 14 persen pada tahun 2024
“Kemudian juga instrumen-instrumen yang kita kedepankan itu melakukan pembiayaan yang maksimal untuk penanganan stunting. Setidaknya terdapat 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Banten yang relevan dalam penanganan stunting dan gizi buruk,” katanya.
Al Muktabar juga menuturkan, secara komprehensif terdapat tiga pendekatan utama yang dilakukan oleh Pemprov Banten dalam penanganan stunting dan gizi buruk, yaitu; tahap awal charity, kemudian pemberdayaan keluarga, serta pemberdayaan kelompok.
Oleh karena, bila terjadi keterkaitan rangkaian antara individu, keluarga dan kelompok. Maka dia akan terbentuk satu ekosistem yang memungkinkan segala intervensi Pemerintah untuk mencapai hasil maksimal di sana. Kita bisa mengarahkan mereka untuk ke arah ekonomi produktif, jelas Al Muktabar.
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyampaikan Pemerintah telah menargetkan penurunan angka stunting pada 2024 menjadi 14 persen. Oleh karena itu terdapat intervensi yang perlu dilakukan, yakni intervensi spesifikasi dan intervensi sensitif.
“Maka seluruh dari kita harus bekerja keras, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersinergi. Tentu semua itu tidak bisa jika kita bekerja sendirian, maka diperlukannya peran dari seluruh stakeholder, dan malam ini sebuah karya nyata yang patut kita hormati karena telah menyelenggarakan acara yang luar biasa ini,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, dalam penanganan stunting dibutuhkan kolaborasi dengan seluruh stakeholder, hal itu dibutuhkan untuk mempercepat akselerasi dan diharapkan dapat berjalan dengan baik. Penanganan stunting ini tidak cukup hanya Pemerintah saja baik Pemerintah Pusat maupun Daerah, tetapi bagaimana kolaborasi dan itu dibutuhkan agar akselerasi itu berjalan.
Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, Dadi Ahmad Roswandi, mengungkapkan Provinsi Banten merupakan salah satu dari 12 Provinsi yang menjadi prioritas dalam rencana aksi nasional penurunan angka stunting di Indonesia.
“Provinsi Banten melakukan upaya strategis penurunan stunting melalui program pencegahan stunting dari hulu, dengan melibatkan semua pihak mulai sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, pemukiman, sampai dengan gizi dan pangan,” ungkapnya.
Dengan sinergitas dari lintas sektor tersebut, diharapkan prevalensi stunting dapat menjadi 14 persen pada tahun 2024. Dan saat ini telah terbentuknya tim percepatan penurunan stunting yang telah bekerja secara terus menerus di tingkat Provinsi hingga Desa.
“Kerja keras semua stakeholder di Provinsi Banten harus kita hargai, semoga ini menjadi role model yang memberikan motivasi kepada seluruh stakeholder dan mitra kerja,” tandasnya.(MS)
