Oleh: Ahsani Taqwin (Jurnalis Ikatan Wartawan Online Pringsewu)
Di tengah derasnya arus digitalisasi, ketika hampir semua informasi kini mengalir lewat layar ponsel, sejumlah instansi pemerintah di kabupaten Pringsewu masih tercatat menganggarkan dana untuk langganan koran dan jurnal cetak. Sekilas tampak sepele. Namun di balik pos kecil dalam dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) itu, tersimpan pertanyaan besar tentang cara birokrasi melihat perubahan zaman. Apakah kebijakan semacam ini masih relevan di tengah tuntutan efisiensi, transparansi, dan modernisasi pemerintahan?
Langganan media cetak memang pernah menjadi bagian penting dari rutinitas kantor pemerintahan. Di era ketika informasi masih bergantung pada distribusi fisik, koran menjadi sumber utama pengetahuan publik dan referensi kebijakan. Kepala dinas atau pejabat bisa menemukan isu strategis nasional dan lokal dari halaman pertama koran pagi. Namun masa itu telah lewat.
Sekarang, hampir semua media massa bertransformasi ke versi digital. Berita bisa diakses kapan saja, di mana saja, bahkan secara gratis. Aplikasi agregator berita dan media sosial menyediakan pembaruan real time tanpa batasan ruang dan waktu. Dengan kondisi seperti itu, mempertahankan langganan media cetak dalam belanja pemerintah bukan hanya tidak efisien, tapi juga menunjukkan resistensi terhadap perubahan.
Kebiasaan Lama yang Tak Pernah Dievaluasi
Setiap tahun, pada beberapa instansi pemerintah masih memuat pos “langganan koran dan jurnal” dalam rencana anggaran mereka. Nilainya memang tidak sebesar proyek fisik, tetapi tetap menjadi simbol dari budaya kerja lama yang bertahan tanpa evaluasi.
Di banyak kantor, koran masih dibeli bukan karena kebutuhan informasi, melainkan karena “sudah kebiasaan”. Dalam beberapa kasus, koran hanya menumpuk di meja resepsionis atau di ruang tunggu tamu. ASN jarang membaca secara serius, bahkan mungkin tak tersentuh hingga akhir pekan. Ironis, karena anggaran itu berasal dari uang rakyat yang semestinya dikelola dengan penuh tanggung jawab.
Era Digital: Informasi Tak Lagi Butuh Kertas
Transformasi digital bukan sekadar tren teknologi, itu adalah cara baru manusia berinteraksi dengan informasi. Pemerintah seharusnya menjadi pionir dalam perubahan ini.
Banyak instansi pemerintahan kini mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Tren penggunaan media monitoring digital, layanan daring yang memantau pemberitaan dari berbagai sumber dalam satu platform, menjadi salah satu contoh cara baru memperoleh informasi secara cepat dan terintegrasi. Dengan sistem semacam itu, pejabat atau staf tak perlu lagi menunggu koran pagi datang ke meja kerja untuk mengetahui isu yang berkembang.
Pola serupa sebenarnya bisa diterapkan di tingkat daerah. Alih-alih menganggarkan pembelian koran yang sebagian besar berakhir di tempat sampah, pemerintah daerah dapat beralih ke langganan portal berita digital, memanfaatkan layanan pemantauan media daring, atau sekadar membangun sistem dokumentasi berita berbasis internet yang lebih hemat dan praktis.
Langkah ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga bagian dari semangat paperless government yang terus didorong dalam berbagai kebijakan transformasi digital nasional. Digitalisasi pemerintahan tidak cukup diukur dari aplikasi dan perangkat, melainkan juga dari cara berpikir: apakah pengambilan keputusan sudah berbasis data dan kebutuhan nyata, atau masih terpaku pada tradisi lama yang tak lagi relevan.
Relevansi yang Dipaksakan
Sering kali, argumen mempertahankan langganan koran muncul dengan nada “koran masih dibutuhkan untuk dokumentasi”. Padahal, dokumentasi berita kini bisa dilakukan jauh lebih efisien lewat sistem digital arsip daring. Bahkan media sendiri kini menyediakan e-paper, versi digital dari koran cetak, yang bisa diunduh kapan saja tanpa mencetak selembar pun kertas.
Jadi, pertanyaan yang perlu diajukan bukan lagi “apakah koran masih berguna”, tetapi “untuk siapa koran itu sebenarnya dibeli?”
Apakah demi kebutuhan informasi pegawai, atau demi menjaga relasi dengan pihak-pihak tertentu di dunia media?
Jika motifnya adalah relasi, maka kebijakan itu perlu ditinjau ulang dari perspektif etika dan akuntabilitas publik. Anggaran negara tidak boleh menjadi alat untuk menjaga hubungan personal atau politik dengan media. Ia harus memiliki nilai guna yang jelas, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Beralih ke Media Daring: Solusi yang Lebih Logis
Anggaran untuk langganan media cetak seharusnya bisa dialihkan ke bentuk yang lebih relevan, misalnya langganan media daring atau portal berita digital yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses. Dengan beralih ke platform digital, instansi pemerintah tidak hanya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tetapi juga turut mendukung transformasi informasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Selain itu, akses berita daring memungkinkan pembaruan informasi real time tanpa batasan distribusi fisik. ASN dapat mengikuti dinamika kebijakan nasional, isu publik, hingga perkembangan ekonomi dan sosial daerah hanya lewat perangkat yang mereka miliki. Ini bukan sekadar penghematan, tapi juga peningkatan kualitas literasi informasi di lingkungan birokrasi.
Langkah ini bahkan bisa memperkuat kerja sama antara pemerintah dan media lokal dalam bentuk yang lebih sehat. Model semacam ini lebih transparan, berdampak, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Efisiensi dan Akuntabilitas
Kebijakan anggaran publik harus selalu diuji dengan dua pertanyaan sederhana: apakah bermanfaat, dan apakah efisien. Dalam konteks langganan koran, dua pertanyaan itu tampaknya sulit dijawab secara meyakinkan.
Bila manfaatnya adalah “mendapatkan informasi”, maka media daring sudah menawarkan solusi lebih cepat dan lebih murah. Bila tujuannya “mendukung media lokal”, maka harus ada mekanisme lain yang lebih tepat, misalnya hibah berbasis program jurnalisme publik, bukan langganan simbolik yang tak pernah dibaca.
Dengan meninjau kembali kebijakan langganan media cetak, pemerintah sebenarnya sedang menegaskan komitmen terhadap efisiensi dan akuntabilitas. Setiap rupiah uang publik harus memiliki dampak yang bisa dirasakan, bukan sekadar memenuhi kebiasaan administratif yang sudah usang.
Bukan Sekadar Soal Teknologi, Tapi Mentalitas
Namun pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang kertas versus layar. Ini soal mentalitas birokrasi yang sering kali alergi terhadap perubahan. Banyak instansi masih menilai “modernisasi” hanya sebatas membeli komputer baru, bukan merombak cara berpikir.
Ketika keputusan penganggaran masih berorientasi pada kebiasaan, bukan kebutuhan, maka digitalisasi hanya menjadi slogan tanpa makna. Pemerintah daerah sering berbicara tentang “smart city” dan “reformasi birokrasi”, tapi masih mempertahankan tradisi yang justru menghambat efisiensi.
Beralih ke media daring bukan hanya urusan teknis, melainkan simbol keberanian meninggalkan pola pikir lama: pola pikir bahwa semua hal yang “sudah biasa” pasti benar. Padahal, dalam tata kelola modern, yang “biasa” justru harus terus dievaluasi.
Masa Depan Tanpa Kertas
Perubahan selalu menimbulkan resistensi. Akan ada yang merasa kehilangan aroma tinta koran pagi atau ritual membolak-balik halaman berita. Tapi pemerintah bukan lembaga nostalgia. Ia adalah mesin pelayanan publik yang harus terus bergerak maju.
Menghapus langganan koran bukan berarti mengabaikan media cetak, tetapi mengakui bahwa fungsi informasinya kini telah bergeser. Media cetak bisa tetap hidup dengan pembacanya sendiri, tanpa harus disubsidi lewat anggaran negara. Pemerintah cukup berperan sebagai pembaca yang cerdas, bukan pelanggan abadi yang pasif.
Jika setiap instansi mulai mengevaluasi kebutuhan langganan cetak mereka, dampaknya mungkin kecil di atas kertas anggaran. Namun secara simbolik, itu langkah besar menuju birokrasi yang lebih modern, efisien, dan bertanggung jawab.
Koran cetak memang punya nilai historis dan romantisme tersendiri, tapi birokrasi tidak bisa hidup dari romantisme masa lalu. Dalam tata kelola pemerintahan modern, efisiensi dan relevansi adalah kunci. Maka, mungkin sudah waktunya kita bertanya dengan jujur, siapa sebenarnya yang masih membutuhkan koran itu?lembaga, atau kebiasaan yang enggan berubah?
