JESTV.ID, LEBAK – Ketua Pemantau Keuangan Negara (PKN) Lebak, bertanya-tanya setelah pihaknya mengaku, mendapat surat undangan dari Kejari Lebak dengan No. 2810/M.614/Dok.1/010/2023.
Isi surat tersebut, Ketua PKN Lebak di jadwalkan bertemu Andi Muhamad Nur (Kastel) M.R Romy Perkasa (EKPPS) dan Ayu Ratno (IPPKSBKTI) yang di agendakan sesuai yang tertuang pada surat undangan yaitu, Selasa (17/10/2023). Terkait tindaklanjut laporan dugaan korupsi dengan Mark Up, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan BPNT yang diduga di lakukan sejumlah Desa di Kecamatan Warunggunung sebesar Rp 626,760,000.
Menurut Ketua PKN Lebak Fam Fu Tjhong alias (UUN), surat tersebut tidak relevan, karena menurutnya terkait tindaklanjut laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi BLT dan BPNT di Kecamatan Warunggunung tersebut, pihak Kejari mestinya bersuratnya ke DPP Ketua Umum bukan kepada dirinya. Hal tersebut di katakan Fam Fuk Tjhong kepada awak media Jestv.id, via WhatsApp, Senin (16/10/2023).
“Iya kita sudah menerima surat dari Kejaksaan Negeri Lebak. Namun menurut saya, ini justru aneh dan tidak relefan, seolah – olah Kejaksaan Negeri Lebak tidak faham Administrasi Surat menyurat, mestinya Kejari Lebak memberikan surat tersebut kan ke Ketua Umum PKN, bukan ke kita, karena secara administrasi laporan tersebut dilakukan oleh DPP (Ketua Umum PKN ) bukan kita,” ujarnya.
Lanjut, pria berjanggut ini mengatakan, “Jadi terkait surat tersebut, saya anggap ini ngawur, dan saya pastikan saya tidak akan memenuhi surat tersebut,” jelasnya.
“Yang jelas bukan saya tidak menghargai pihak Kejari, tapi mohon maaf sekali lagi, saya tidak akan hadir memenuhi undangan yang nggak jelas ini,” pungkasnya, dengan raut kesal.
Hingga berita ini di tayangkan, belum ada tanggapan dari pihak terkait, dan sejumlah awak media masih berupaya menunggu tanggapan dari pihak Kejaksaan Negeri Lebak- Banten. (Aris RJ)
